Jenis, Unsur dan Sangsi dari tindak pidana korupsi

muak melihat mereka para tersangka korupsi itu di layar kaca, mengapa mereka tertawa? tersenyum? melambaikan tangan bak selebriti dadakan? bahkan mereka sudah memiliki pendukung, fans yang siap mati sepertinya.

tentu saja senyum itu timbul, mereka tahu ketukan palu yang akan menentukan hidup mereka selanjutnya hanyalah bagian kecil dari nada-nada yang telah mereka atur dan akan berakhir kemana. tak jauh-jauh dan hanya sebentar saja. anggaplah cuti dari kesibukan mereka mencuri uang rakyat, istirahat di tempat yang "katanya" penjara tapi dengan barang mewah dan selusin keeksklusifan lainnya. 

owh come on,. 3 tahun? 3,5 tahun? FUCK SYSTEM AND BIROCRACY!!

1.      Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Diatur dalam :

Pasal 2 ayat (1) No. 31 tahun 1999

            Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsurnya :

-          Pelaku (manusia dan korporasi)

-          Melawan hukum

-          Memperkaya diri sendiri atau orang lain

-          Dapat merugikan negara atau perekonomian negara

Setiap orang yang secara sadar melawan hukum  melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

2.      Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. Tahun 2001

a.      Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b.      Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur untuk pasal 5 ayat (1) huruf a:

-          Setiap orang

-          Memberi atau menjanjikan sesuatu

-          Pegawai negara atau penyelenggara negara

-          Dengan maksud supaya pegawai negeri tau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi suap-menyuap sudah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu dipidana dengan pidanan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3.      Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Pembangunan, Leveransir, dan Rekanan

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan hurup d UU No. Tahun 2001

a.      Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam perang.

b.      Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.       Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d.      Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

4.      Tindan Pidana Korupsi Penggelapan

Pasal 8 UU No. Tahun 2001

            Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsurnya :

-          Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu

-          Dengan sengaja

-          Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

5.      Tindak Pidana Korupsi Kerakusan

Pasal 12 huruf e, f, h, dan huruf i UU No. 20 Tahun 2001

e.       Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

f.         Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain  atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelanggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g.      Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h.      Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; atau ;

i.        Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan senagaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur-unsur untuk pasal 12 huruf e:

-          Pegawai negeri atau penyelenggara negara

-          Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

-          Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

-          Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

6.      Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2002

1.      Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

2.      Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam undang-undang nomor 20 tahun tahun 2001.

Unsur-unsurnya :

-          Gratifikasi

-          Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

-          Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B ayat (1) adalah “pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.
pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hiidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta dan paling banyak satu miliar rupiah.

7.      Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya :

-          Setiap orang

-          Memberi hadian atau janji

-          Kepada pegawai negeri

-          Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.