DEMOKRASI = MOBOKRASI

Banyaknya konflik yang terjadi belakangan di belahan bumi pertiwi ini tak nyana melemparkan isu kontroversial yang katanya itu merupakan buah dari ketidaksiapan masyarakat kita pada sistem demokrasi yang dianut negeri ini terlebih sejak peristiwa 98. Kurang nya pengertian dan pikiran yang tidak dewasa disinyalir sebagai penyebab utama lahirnya tindakan-tindakan anarkis  masyarakat dalam merespons setiap isu di lingkungannya dengan mengatasnamakan kebebasan menyuarakan pendapat.

Tak ayal situasi seperti ini menumbuhkan kembali pertanyaan, apakah bangsa ini sudah benar dan siap dalam menerapkan sistem demokrasi yang lahir dari revolusi prancis ini kedalam sistem ke-bhinekaan negara kita?

What is ur Democrazy???

Salah satu bapak pendiri bangsa ini ternyata pernah mengutarakan suatu pandangan menarik seputar sistem demokrasi yang dulu digadang-gadang paling pas dengan bangsa Indonesia muda. Moh. Hatta dengan tegas membedakan esensi demokrasi barat sebagaimana yang digagas Rousseau dengan “konsep kedaulatan rakyat” atau demokrasi ala indonesia, sebagai berikut ;

            “demokrasi barat yang dilahirkan oleh revolusi prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah adapula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan oranag banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak juga. Volkssouvereiniteit (demokrasi barat)  yang dianjurkan oleh Rousseau pincang dan menyimpang jalannya, tiada membawa kedaulatan kepada rakyat, oleh karena ia berdasar pada individualisme.

Keterangan diatas semakin menguatkan opini bahwa semangat individualisme tidak dapat sesuai dengan cita-cita kedaulatan rakyat, yaitu rakyat adalah raja dalam menentukan nasibnya sendiri. Menjadi negara mandiri yang membuat keputusan untuk rakyat nya sendiri tanpa mengadopsi ideologi negara-negara asing.

Moh. Hatta melalui pernyataan nya diatas hanya ingin menegaskan bahwa demokrasi yang ingin dijalankan oleh negara indonesia adalah bentuk demokrasi yang berorientasi pada kolektivitas bukan “demokrasi barat” yang berorientasi kepada individualisme kemudian menstrukturkan kapitalisme dan menanam kemegahan autokrasi dalam perekonomian ; menurut Hatta pula, demokrasi kapitalis tidak mencegah “I’ exploitation de I’ homme par I’ homme”. (eksploitasi manusia atas manusia lainnya, manusia yang satu menjadi ‘sarana’ atau alat yang tidak beridentitas manusia lagi bagi manusia lainnya yang tengah memiliki kekuasaan).

Aristoteles membagi bentuk-bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memerintah kedalam tiga bentuk :

1.      Monarki/kerajaan, yaitu pemerintahannya dilaksanakan oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Apabila orang yang memerintah kemudian melaksanakan pemerintahan untuk kepentingannya sendiri maka bentuk monarki berubah atau merosot menjadi tirani/diktator.  

2.      Aristokari. Yaitu pemerintahan oleh sekelompon orang misalnya para ahli filsafat atau para cendekiawan yang merupakan orang baik-baik, dan melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Apabila sebaliknya maka bentuk aristokrasi akan merosot menjadi oligarki. Apabila untuk kepentingan orang-orang kaya bentuk pemrosotannya adalah plutokrasi.   

3.      Politeia, yaitu pemerintahan oleh seluruh orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Apabila pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang yang sama sekali tidak tahu masalah pemerintahan, bentuk pokiteia akan berubah merosot menjadi Demokrasi. (menurut Polybios, bentuk negara ideal yang ketiga bukan Politeia tetapi Demokrasi, dan bentuk pemrosotannya adalah Mobokrasi (pemerintahan yang chaotic, inilah sepertinya yang sedang dialami bangsa kita sekarang).