Jangan Percaya Statistik

Pemerintahan yang hampir menginjak ulang tahun pertamanya ini ternyata dalam proses pengaplikasian program yang diniatkan untuk kepentingan kelihatannya tak berjalan terlalu mulus, seperti yang diharapkan.  Jalan panjang berkelok lagi berkerikil dihadapi Jokowi dan simpatisannya. Setelah beberapa kebijakannya banyak dikritik kali ini dia mendapat sorotan kembali setelah menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya selama masa jabatannya yang belum setahun berjalan. Aksi menolak dan ingin menurunkannya pun merebak hampir diseluruh penjuru negeri, tentu saja kebijakan yang semakin menyengsarakan rakyat akan berhadapan dengan rakyat pula.

Dibalik semua alasan Jokowi menaikkan kembali harga BBM ternyata berdampak luas terhadap “citra” nya sebagai presiden yang merepresentasikan orang kecil. Jokowi dianggap tidak peka dengan kondisi sosial, psikis dan psikologis rakyat Indonesia yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan. Entah dengan alasan apa dan perhitungan bagaimana pemerintah menetapkan kenaikan yang otomatis memicu kenaikan disegala sektor bahan pokok rumah tangga, rakyat tetap lah rakyat yang ingin segala kebijakan yang diambil pemerintah memihak mereka bukannya sebaliknya.

Kata-kata seperti inflasi, moneter, saham, investasi, kebijakan luar negeri, pasar bebas adalah kata-kata yang jarang dimengerti oleh sebagian besar rakyat yang berpendidikan rendah. Dimana mayoritas rakyat yang kondisi ekonominya menengah kebawah itu atau masuk dalam golongan “orang kecil” adalah pendukung Jokowi yang kelihatan “sama” seperti mereka. Mulai dari perawakan, perilaku/gestur/cara bicara/cara berpakaian. Pokoknya sosok Jokowi yag sering tampil di media dengan gaya blusukannya itu primadona sekali dimata rakyat yang tak paham arti politik dan maknanya. Ketika seseorang sudah mengidolakan seorang tokoh, maka secacat apapun tokoh itu nanti akan tampak sempurna dihadapan para pendukungnya, dan Jokowi tau betul dia mendapat keuntungan besar dari segala “citra” yang telah dibentuknya selama ini.

Intinya rakyat tidak tau, dan tak mau tahu tentang semua kosakata ilmiah yang dilontarkan mereka para pemangku kepentingan di negeri ini. Indeks-indeks, atau angka-angka yang menyebutkan ekonomi Indonesia membaik, terbaik di Asia Tenggara, paling potensial dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan, Indonesia mampu bersaing di kancah global, dan lain-lainnya itu sama sekali tak berdampak pada mereka rakyat kecil yang hanya mengais makan dari sampah perkotaan dan pasar tempatnya menyambung hidup sehari-hari. Yang ironisnya pasar tradisional kini semakin terpinggirkan dan terancam ditinggalkan akibat menjamurnya supermarket, mall-mall dan tempat perbelanjaan lain yang tentu saja lebih menarik dimata konsumen dan menjadi pesaing yang sangat tak seimbang. Apalagi pemerintah sangat loyal dalam memberikan ijin pada pengusaha supermarket yang pasti akibatnya akan mengancam mata pencaharian masyarakat menengah yang hanya menggantungkan hidup hanya dari warung-warung kecil dan UKM (Usaha Kecil Menengah).

Keberpihakan pemerintah pada rakyat bukan ditunjukkan oleh angka-angka, statisktik, fluktuasi ekonomi dunia, menguat atau melemahnya dollar. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana harga bahan pokok sehari-hari seperti minyak, beras, cabai dan sebagainya tak selalu naik seiring kebijakan pemerintah yang getol menaikkan harga, terutama BBM. Berdasar pada kebodohan penulis yang memang jujur mengakui tak mengerti arti angka-angka yang disebutkan tadi sejauh mana pengaruhnya pada rakyat jelata Indonesia secara langsung, tapi alangkah baiknya kalau pemerintah membuat skala prioritas sebelum menetapkan suatu program atau kebijakan yang mengatasnamakan rakyat, benarkah rakyat dilibatkan? Akankah manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat? Bukan segelintir orang. Apakah ini bukan sekedar ajang  pembentukan citra dengan menggiring opini rakyat pada statistik palsu mengenai perkembangan ekonomi Indonesia di mata internasional?. Cukup sudah pembodohan ini saudaraku.

Sekali lagi, rakyat tak butuh itu semua. Yang rakyat tau jaminan hidup, pendidikan anak-anaknya, kesehatan, masa pensiun, keberlangsungan sosial yang sehat dapat terjalin dan diaplikasikan dengan baik dan adil oleh setiap pemerintah setempat, dengan cara dan warna Indonesia bukan mendikte dari bangsa luar. Statistik tak mebuktikan apapun dan tak berdampak sedikitpun pada kesejahteraan rakyat, peraturan tegas dan memihak dari pemerintah daerah sampai yang paling atas untuk kemudahan mencari rejeki dan keadilan menata usaha malah akan lebih dirasakan langsung manfaatnya.  Bukannya selalu mementingkan kepentingan keluarga sendiri, teman sejawat, dan anggota partainya saja yang selalu didahulukan. Sistem ekonomi kapitalis semakin menghantui Indonesia dengan dibukanya pasar bebas, diprediksi hanya akan menguntungkan para pemain lama, pengusaha besar, dan sekelompok pejabat korup yang selalu meminta jatah. Apa untungnya untuk rakyat? Tidak ada.

*rakyat disini adalah mereka para petani, pedagang di pasar-pasar tradisional, buruh, orang-orang pedalaman yang akses nya pada informasi dan pembangunan yang jawasentris dan jakartasentris terbentang jarak ribuan mil. Soekarna menamai mereka Marhaen, orang asli Indonesia. Indonesia belum sepenuhnya merdeka kalau para petaninya masih sengsara.